Review Buku - Moh. Hatta : Kedaulatan Rakyat, Otonomi, dan Demokrasi

Buku ini merupakan karya Bapak Mohammad Hatta yang pertama kali saya baca. Bahasanya yang ringan dan mudah dipahami sangat disarankan buat teman - teman yang ingin menekuni hobi membaca. Walaupun  yang dibicarakan berat juga mungkin akan membuat sebagian orang ogah membacanya.

Bagi kalian yang malas membacanya maupun yang tidak, izinkan saya menceritakan isi buku ini. Semoga bermanfaat :)

Bab 1 membahas Kedaulatan
Apa itu kedaulatan?
Menurut Bapak Mohammad Hatta, kedaulatan adalah kekuasaan di tangan masyarakat dan untuk masyarakat. Kala di buku ini, istilah kedaulatan dianalogikan sebagai "perintah oleh diperintah". Kekuasaan adalah hak, hak yang bisa dipakai manusia dalam mencapai keinginannya. Agar hak seseorang tidak melanggar hak orang lain, maka kekuasaan dibuat batas, yaitu "pertanggung jawaban" dan "keinsafan politik". Makna dua kata ini adalah pemerintah (sebagai pemegang kuaa) dalam menjalankan kebijakan tahu untuk siapa kebijakan itu dan sadar serta menguasai setidaknya dasar-dasar ilmu politik.

Bab 2 membahas Otonomi
Otonomi seperti yang kita tahu adalah hak yang diberikan pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi yang dibahas oleh Bapak Mohammad Hatta adalah otonomi provinsi, kabupaten , dan desa dimana ketiganya harus dijalankan saling bersinergi. Karena jika kita hanya menitikberatkan pada satu (otonomi), akan mematikan 2 otonomi lainnya 

Bab 3 membahas demokrasi
Di bab ini, Bapak Mohammad Hatta lebih banyak mengkritik demokrasi terpimpin dan demokrasi gotong royong. Kata beliau, demokrasi terpimpin yang kononnya hanya terkosentrasi ke pemimpin dalam membuat keputusan, akan menjadikan pemimpin tersebut sebagai diktator yang melaksanakan kepemimpinan sesukanya. Untuk demokrasi gotong royong, beliau mengkritik DPR GR yang anggotanya ditunjuk oleh Bapak Soekarno memiliki latar belakang ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda. Ketika beliau membuat keputusan, anggota-anggota DPR GR hanya sebatas menyetujui kata-kata beliau, namun diantara mereka sendiri terjadi "benturan" yang membuat keputusan beliau tidak berjalan. Solusi yang ditawarkan Bapak Mohammad Hatta adalah Negara Indonesia menganut ideologi demokrasi sosialis, karena ideologi tersebut mencakup kepentingan semua pihak.